PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan bahwa rancangan anggaran tahun 2026 disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan prinsip akuntabilitas publik.
Dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Paripurna DPRD, baru-baru ini, Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan RAPBD 2026.
“Pemerintah Kota menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pemandangan umum fraksi yang pada dasarnya menerima dan memahami landasan usulan RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah disebabkan oleh menurunnya dana transfer pusat. Namun, Pemko tetap optimistis menjaga stabilitas fiskal daerah dengan memperkuat PAD.
“Pemerintah kota akan memaksimalkan aset daerah, digitalisasi layanan pajak, serta memperluas basis wajib pajak sebagai strategi peningkatan PAD,” terangnya.
Arbert juga menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat proses lelang agar serapan anggaran meningkat di akhir tahun, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan transparansi.
Selain itu, kebijakan penyertaan modal dan bantuan sosial juga akan disalurkan secara selektif berdasarkan prioritas pembangunan.
“Setiap program dirancang mengacu pada RPJMD dan visi misi kepala daerah. Fokus tetap pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi,” tambahnya.
Ia memastikan seluruh alokasi belanja diarahkan sesuai prinsip “money follows program” agar hasil pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Prinsip money follows program akan tetap kami jalankan. Setiap alokasi anggaran mengikuti program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat,” tandas Arbert. (Red/Adv)
