PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan drainase tetap menjadi prioritas utama meski terjadi penurunan anggaran dalam RAPBD 2026.
Hal ini disampaikan oleh Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mewakili Wali Kota saat menghadiri Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kota Palangka Raya, baru-baru ini.
Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh menghambat pelayanan publik terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. “Kami tetap fokus melayani masyarakat pada kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup warga,” katanya.
Ia menjelaskan, proyek pembangunan disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan urgensi dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.
“Setiap proyek masuk dalam daftar usulan jika memenuhi kriteria urgensi, daya guna, serta berdampak luas. Oleh sebab itu, pembangunan jalan yang rusak parah atau drainase di daerah rawan banjir tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Arbert menambahkan, proyek besar yang belum tertampung dalam APBD akan diupayakan melalui DAK atau kerja sama swasta melalui KPBU.
“Kami juga terus berupaya menjalin kolaborasi lintas sektor dan membuka ruang kemitraan dengan pihak swasta melalui skema KPBU,” imbuhnya.
Selain infrastruktur, Pemko juga memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan. “Meski anggaran terbatas, kami akan mengupayakan perbaikan ruang kelas dan sarana penunjang pendidikan,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan agar pelaksanaan program tepat sasaran.
“Keterbatasan bukan halangan. Dengan semangat kolaborasi dan kreativitas, pembangunan Kota Palangka Raya akan terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga,” tandas Arbert. (Red/Adv)
