MUARA TEWEH – Pemeriksaan lapangan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara terhadap kerusakan berat di ruas Jalan Simpang Jalan Negara KM 34 menuju Benangin dinilai sangat tepat waktu oleh anggota legislatif. Langkah cepat ini mendapat apresiasi karena mampu merespons situasi kritis yang berpotensi menghambat mobilitas masyarakat.
Anggota DPRD Barito Utara, Bina Husada, menyampaikan dukungannya setelah tim teknis Bina Marga bersama Kepala Dinas PUPR, M. Iman Topik, meninjau langsung titik longsoran besar di STA 06+800. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi terkini sekaligus menilai kebutuhan teknis di lokasi yang mengalami penurunan badan jalan.
“Jalan KM 34–Benangin merupakan akses penting bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Kerusakan parahnya harus ditangani segera. Kolaborasi dengan perusahaan tambang adalah langkah tepat dan efektif,” tegas Bina Husada, Jumat (21/11/2025).
Rencana perbaikan yang sedang disusun meliputi pembangunan turap bronjong sepanjang sekitar 30 meter. Struktur ini diproyeksikan menjadi penguat utama agar badan jalan tetap stabil dan mencegah longsoran tambahan yang dapat memutus konektivitas masyarakat.
Langkah penanganan tersebut dilakukan melalui kolaborasi Pemkab Barito Utara dengan perusahaan tambang yang memanfaatkan ruas jalan tersebut, yakni PT Barito Bangun Nusantara (BBN), PT Nipindo Primatama (NIP), dan PT Batu Bara Dua Ribu Abadi (BDA). Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, agar perbaikan dilakukan tanpa penundaan.
Bina menegaskan bahwa DPRD tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga akan melakukan pengawalan terhadap proses pengerjaan agar mutu konstruksi yang diterapkan sesuai standar teknis. Ia mengingatkan, kualitas perbaikan akan menentukan ketahanan jalan dalam jangka panjang.
“Perbaikan harus berkualitas dan berkelanjutan. Pengawasan juga harus ketat agar hasilnya kuat dan tahan lama,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa keselamatan pekerja dan pengguna jalan harus menjadi poin perhatian utama. Menurutnya, penempatan rambu, sistem buka tutup lalu lintas, serta alat keselamatan kerja harus diterapkan secara disiplin.
“Rambu peringatan, pengaturan lalu lintas, dan keselamatan pekerja wajib jadi perhatian utama,” tambahnya.
Bina mengajukan pentingnya komitmen jangka panjang antara pemerintah daerah dan para perusahaan tambang pengguna jalan. Mengingat intensitas kendaraan berat yang tinggi, ia menilai pemeliharaan tidak boleh hanya dilakukan ketika kerusakan sudah parah.
Dengan adanya sinergi yang terbangun, ia berharap perbaikan kali ini menjadi momentum baru dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah hulu Barito Utara.
“Harus ada keberlanjutan dan keseriusan dalam menjaga akses ini karena vital bagi seluruh pihak,” tandas Bina. (Red/Adv)
