PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Hal ini disampaikan Gubernur Agustiar Sabran saat memimpin rapat koordinasi di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada upaya menjaga kelancaran distribusi BBM dan LPG, sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah.
Gubernur menyampaikan, kebutuhan BBM di Kalteng cukup tinggi dan didukung oleh sejumlah depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.
Oleh sebab itu, distribusi harus dikelola secara optimal agar tidak terjadi ketimpangan pasokan di lapangan.
“Distribusi harus menyesuaikan dengan kebutuhan riil, terutama di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa gangguan distribusi dapat berdampak langsung pada kenaikan harga barang dan jasa.
Untuk itu, diperlukan langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dari seluruh pihak terkait.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah penguatan pengawasan distribusi BBM dan LPG, baik melalui pemanfaatan teknologi maupun pengawasan langsung di lapangan hingga tingkat SPBU.
Selain itu, pengaturan pola distribusi dinilai penting untuk mencegah antrean panjang.
“Kita harus memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan,” tegasnya.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menambahkan, Pemprov terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram juga diperketat guna mencegah penimbunan dan kecurangan.
Ia menyebut, langkah pengendalian inflasi dilakukan melalui pemantauan harga, sidak pasar, serta intervensi jika diperlukan.
Di sisi lain, perlindungan masyarakat diperkuat melalui bantuan sosial dan operasi pasar.
“Transparansi informasi kepada masyarakat penting untuk menjaga kepercayaan dan mencegah kepanikan,” ujarnya.
Sementara itu, Pertamina telah melakukan langkah antisipatif dengan memperkuat stok, memantau distribusi secara real time, serta mengoptimalkan sistem logistik.
Sinergi antara Pemprov dan pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi di Kalteng. (adv)
