PALANGKA RAYA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi turut memberi tekanan terhadap masyarakat di Kalteng, khususnya nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan Solar subsidi untuk menjalankan aktivitas melaut.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyatakan bahwa kondisi distribusi Solar subsidi di lapangan yang semakin terbatas menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Pasokan yang tidak mencukupi dinilai berdampak langsung terhadap produktivitas nelayan.
“Nelayan sangat bergantung pada Solar subsidi. Jika pasokan terbatas, maka aktivitas melaut mereka ikut terganggu,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).
Ia menuturkan, keterbatasan tersebut memaksa sebagian nelayan mengurangi waktu melaut guna menekan biaya operasional. Situasi ini berimbas pada penurunan hasil tangkapan serta pendapatan yang diterima.
Siti juga menyoroti bahwa dampak kenaikan harga BBM tidak dirasakan secara merata. Sektor usaha besar seperti pertambangan dinilai relatif mampu menyesuaikan, sementara masyarakat kecil justru menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat.
“Untuk sektor tambang mungkin tidak terlalu terasa, namun bagi masyarakat umum dampaknya cukup besar,” katanya.
Selain itu, kenaikan harga BBM turut memicu peningkatan biaya distribusi barang. Dampaknya, harga kebutuhan pokok di pasaran ikut mengalami kenaikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menekankan pentingnya langkah evaluasi dan pengawasan dalam distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran.
Menurutnya, ketersediaan energi dengan harga terjangkau menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil, terutama nelayan.
“Distribusi BBM subsidi harus menjadi perhatian serius agar tidak menambah beban masyarakat yang sudah terdampak,” pungkasnya. (don)
