PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, menyoroti dampak pemangkasan APBD tahun 2026 yang disebut hanya tersisa sekitar Rp5,4 triliun, turun signifikan dari kisaran lebih dari Rp10 triliun pada beberapa tahun terakhir.
Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan riil daerah.
Menurut Asdy, luas wilayah Kalteng yang mencapai kurang lebih satu setengah kali Pulau Jawa menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan.
Dengan cakupan wilayah yang luas serta kondisi geografis yang beragam, kebutuhan anggaran untuk pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik dinilai tidak bisa disamakan dengan daerah lain.
“Dengan kondisi wilayah seperti Kalteng, tentu kebutuhan anggarannya berbeda. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan efisiensi,” ujarnya belum lama ini.
Ia mengungkapkan, sejumlah kabupaten di Kalteng hingga kini masih memerlukan perhatian dalam hal peningkatan infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat.
Penurunan anggaran dikhawatirkan berdampak pada tertundanya sejumlah program prioritas.
“Tantangan alam kita cukup berat. Jika anggaran terbatas, maka pembangunan berpotensi tidak merata dan hanya menyentuh wilayah tertentu saja,” katanya.
Kendati demikian, Asdy menegaskan DPRD tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pengawasan harus semakin diperkuat agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan sesuai aturan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menjaga kualitas pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, proyek jalan dan jembatan harus direncanakan dan dikerjakan sesuai standar teknis agar memiliki daya tahan jangka panjang dan tidak menimbulkan biaya perbaikan berulang.
“Pembangunan infrastruktur seharusnya mampu bertahan puluhan tahun, bukan rusak dalam waktu singkat. Kualitas harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Asdy berharap, ke depan kebijakan penganggaran dapat lebih mempertimbangkan kebutuhan strategis daerah, sehingga pembangunan di Kalteng tetap berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
