PALANGKARAYA – Efektivitas distribusi pupuk bersubsidi terus menjadi sorotan anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Erlan Audri. Menurutnya, penyaluran pupuk subsidi yang tidak tepat bisa menjadi bumerang bagi petani dan merugikan program ketahanan pangan daerah.
Erlan menyebutkan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi bukan semata karena pasokan yang kurang, melainkan akibat lemahnya kontrol dan kurangnya pengawasan dalam pendistribusian kepada petani yang berhak menerima.
“Ketersediaan pupuk pertanian di Kota Palangka Raya pada tahun 2025 ini diperkirakan mencukupi. Oleh karena itu, dalam pendistribusiannya harus tepat sasaran,” ujar Erlan, Rabu (02/07/2025).
Ia mengimbau agar pemerintah daerah menyusun strategi teknis pendistribusian yang tidak hanya mengandalkan satu jalur, melainkan juga memperluas akses melalui koperasi tani atau jalur distribusi alternatif yang legal dan terkontrol.
Salah satu masalah yang sering muncul adalah keterlambatan distribusi yang terjadi menjelang musim tanam, menyebabkan petani kesulitan memenuhi kebutuhan lahannya tepat waktu.
Erlan menambahkan bahwa ketidaktepatan data penerima juga menjadi penyebab pupuk tidak sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, ia mendorong verifikasi rutin dan pembaharuan data penerima subsidi secara berkala.
Selain itu, ia juga meminta agar ada pelatihan manajemen distribusi bagi petugas lapangan agar memiliki pemahaman teknis dan etis dalam penyaluran pupuk.
Pemerintah juga diminta memfasilitasi forum komunikasi antara distributor pupuk, kelompok tani, dan perangkat desa untuk menampung aspirasi serta menyelesaikan keluhan secara langsung.
“Distribusi yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan produksi, yang pada akhirnya menopang ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Ia berharap seluruh stakeholder yang terlibat memiliki komitmen bersama dalam menciptakan sistem distribusi yang akurat dan tepat guna.
“Pupuk harus tiba di tangan petani, bukan terhenti di rak gudang,” tandas Erlan. (Red/Adv)
