PALANGKARAYA – Membludaknya jumlah pencari kerja dari luar daerah di Kota Palangka Raya menimbulkan kekhawatiran baru terkait beban ketenagakerjaan dan sosial. Pemerintah setempat pun diingatkan untuk segera menyusun langkah preventif dan pengawasan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M. Norkim, yang meminta agar pemerintah tidak menganggap remeh permasalahan arus masuk pendatang.
“Pendatang dari luar daerah jangan semua tertumpu ke Kota Palangka Raya untuk mencari pekerjaan. Ini harus jadi perhatian, agar tidak menimbulkan permasalahan baru,” ujar Arif, Senin (14/07/2025).
Menurutnya, lonjakan pendatang yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan gesekan sosial serta mempersempit ruang kerja bagi warga lokal yang seharusnya diutamakan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pemerintah daerah seharusnya mampu menciptakan iklim kerja di wilayahnya sendiri, sehingga warganya tidak harus pergi ke kota lain hanya untuk bertahan hidup.
Tanpa strategi yang jelas dan pengendalian yang tegas, lonjakan pendatang bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang sudah lama tinggal dan menetap di kota ini.
Arif juga menyarankan agar dilakukan evaluasi dan penguatan regulasi yang menyangkut sistem rekrutmen tenaga kerja, terutama di sektor padat karya dan informal.
Selain itu, ia mendorong pembentukan forum kerja sama antar daerah untuk membahas distribusi tenaga kerja secara proporsional dan berkelanjutan.
“Kita tidak anti pendatang, tapi harus bijak mengatur. Fokusnya tetap pada penyerapan tenaga kerja lokal terlebih dahulu,” tandas Arif. (Red/Adv)
