PALANGKARAYA – Penerapan desentralisasi yang berhasil bukan hanya soal pengalihan wewenang, tetapi tentang bagaimana pemerintah daerah bisa menyusun kebijakan berbasis data dan dipandu oleh kepemimpinan yang peka terhadap kebutuhan warga.
Demikian disampaikan Khairul Muluk, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya dalam Seminar Nasional bertajuk Desentralisasi sebagai Pilar Transformasi yang digelar Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
“Desentralisasi bukan sekadar pelimpahan kewenangan, tetapi upaya menghadirkan pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Pembangunan daerah yang inklusif hanya bisa dicapai bila kebijakan dirancang berdasarkan data, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan daerah yang visioner,” ujarnya, belum lama ini.
Acara seminar dibuka oleh Wakil Rektor I UMPR, Chandra Anugrah Putra yang menyampaikan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses transformasi sistem pemerintahan.
Ia juga menekankan bahwa semangat otonomi daerah mesti diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan lokal yang disokong oleh kolaborasi antarsektor.
Selain Khairul, seminar ini juga menghadirkan Mokhammad Najih, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, yang mengulas pentingnya sistem pengawasan terpadu dalam mendukung kualitas layanan publik.
Najih menyoroti bahwa keberhasilan desentralisasi sangat tergantung pada sinergi antara penyelenggara pelayanan, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan.
“Kampus harus aktif membangun jejaring pengawasan berbasis keilmuan dan pemberdayaan warga,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan layanan publik yang berkualitas memerlukan peran kontrol sosial yang konsisten dan ilmiah.
“Kalau semua pihak berkontribusi, maka desentralisasi bisa menjawab tantangan daerah,” tandas Chandra. (Red/Adv)
