PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mengajukan usulan penting kepada Kementerian Kehutanan agar meningkatkan luasan Area Penggunaan Lain (APL) di wilayah kota yang selama ini mengalami keterbatasan lahan bersertifikat.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa dari total luas kota 2.853 kilometer persegi, hanya 18,1 persen wilayah yang berstatus APL, dan sisanya masih berada dalam status hutan, meskipun telah digunakan oleh masyarakat.
“Saat ini ada sekitar 40 persen lahan yang sudah digunakan masyarakat, tapi belum bisa disertifikasi karena status lahannya belum APL,” ujar Fairid, Senin (04/08/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan berbagai hambatan administratif dan hukum dalam penataan ruang dan optimalisasi pendapatan daerah.
Ia menyarankan agar luasan APL ditingkatkan menjadi 35 hingga 40 persen tanpa mengurangi kawasan hutan lindung maupun taman nasional yang masih mendominasi.
Fairid menjelaskan bahwa perluasan APL bukan semata-mata demi keuntungan fiskal, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat atas tanah dan kepastian hukum.
Ia juga menyampaikan perlunya penyesuaian terhadap dokumen tata ruang, agar kebijakan pembangunan kota tidak berjalan melenceng dari koridor hukum dan rencana jangka panjang.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan Palangka Raya tetap terencana dan legal, sehingga investor dan masyarakat memiliki kepastian,” jelasnya.
Dengan status APL yang lebih luas, Fairid optimistis persoalan lahan dapat terselesaikan dengan lebih adil dan memberikan dampak ekonomi yang positif.
“Langkah ini adalah fondasi pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Fairid. (Red/Adv)
