KASONGAN – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan periode 2025–2029 akhirnya resmi disahkan DPRD melalui rapat paripurna ke-16 masa persidangan III tahun sidang 2025, Selasa (19/8/2025). Dokumen ini dinilai sebagai kontrak sosial pembangunan daerah lima tahun mendatang.
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD dipimpin Ketua DPRD Marwan Susanto bersama wakil ketua, dan dihadiri Wakil Bupati Firdaus, sejumlah kepala SOPD, serta tamu undangan.
Dalam sambutannya, Firdaus menegaskan bahwa RPJMD adalah perjanjian moral pemerintah dengan rakyat. “RPJMD ini adalah kompas kebijakan pembangunan agar selaras dengan visi daerah, provinsi, hingga nasional,” tegasnya, Selasa (19/8/2025).
Visi yang ditetapkan adalah terwujudnya Kabupaten Katingan yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berakhlak mulia. Pemerintah akan menitikberatkan pembangunan pada penguatan SDM, ekonomi berbasis lokal, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pembangunan infrastruktur yang merata, demi memastikan keterhubungan wilayah dan pemerataan akses layanan publik.
Firdaus menyebut, berbagai tantangan sudah di depan mata, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan fiskal, hingga gejolak ekonomi global.
Meski begitu, ia optimistis dengan sinergi semua pihak, tantangan tersebut bisa diubah menjadi peluang pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menekankan, kolaborasi legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi RPJMD.
Menurutnya, setiap program yang tertuang dalam RPJMD harus diarahkan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“RPJMD ini adalah kontrak sosial dengan masyarakat. Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh warga Katingan,” pungkas Firdaus. (Red/Okta)
