PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Hj. Siti Nafsiah meminta agar pemerintah provinsi membuka ruang lebih besar untuk mendengarkan aspirasi petani dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan pertanian. Menurutnya, suara petani penting agar program pemerintah berjalan tepat sasaran.
“Petani adalah pelaku utama. Kalau kita tidak dengarkan mereka, ya kita seperti menebak dalam gelap,” ujar Siti Nafsiah, Selasa (11/02/2025).
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak keluhan dari petani mengenai ketidaksesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan lapangan. Misalnya, pupuk datang dalam jenis yang tidak sesuai atau alat pertanian tidak bisa digunakan secara efektif.
“Sering kali bantuan datang, tapi bukan yang dibutuhkan. Akhirnya hanya jadi pajangan,” keluhnya.
Siti berharap agar Pemprov Kalteng mulai membangun sistem aspiratif dengan memperkuat komunikasi dua arah antara dinas teknis dan kelompok tani.
“Jangan hanya duduk di kantor. Turun ke sawah, dengar langsung dari petani, itu baru kebijakan yang bermakna,” tuturnya.
Ia juga meminta agar ada forum reguler antara petani, DPRD, dan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program pertanian yang sedang berjalan.
“Kalau aspirasi petani diakomodasi sejak awal, program pasti lebih efektif dan efisien,” tegas Siti.
Menurutnya, mendengar aspirasi bukan hanya soal data, tapi juga wujud keberpihakan yang nyata dari negara terhadap rakyat kecil.
“Pemerintah jangan cuma melihat petani saat musim panen atau menjelang pemilu. Petani butuh kehadiran negara setiap waktu,” ucapnya.
“Komisi II akan terus memastikan agar setiap kebijakan pertanian berbasis pada kebutuhan dan harapan petani di lapangan,” tandas Siti Nafsiah. (Red/Adv)
