PALANGKARAYA – Ketua Komisi I DPRD Kota Palangkaraya, Hj. Mukarramah, menegaskan bahwa pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Palangkaraya harus didukung dengan kebijakan yang lebih berpihak. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM agar mereka bisa lebih mandiri dan berkembang.
“UMKM memegang peran penting dalam perekonomian daerah. Jika kita ingin mereka maju, maka kebijakan yang dihadirkan harus benar-benar membantu, bukan justru membebani,” ujar Mukarramah. Sabtu (22/02/2025)
Ia menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi pelaku UMKM, seperti perizinan yang rumit, akses modal yang terbatas, serta persaingan dengan produk dari luar daerah yang semakin ketat. Menurutnya, regulasi yang mempermudah perizinan serta memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal sangat diperlukan.
Mukarramah juga meminta agar pemerintah lebih proaktif dalam melakukan pembinaan kepada UMKM, baik dalam aspek produksi, pemasaran, hingga manajemen usaha. Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dinilai sangat penting agar UMKM mampu bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan bagi produk lokal agar bisa bersaing di pasaran. Dukungan dalam bentuk promosi, fasilitasi pameran, serta kemitraan dengan pelaku usaha besar dinilai dapat meningkatkan daya saing UMKM Palangkaraya.
Mukarramah berharap Pemkot Palangkaraya dapat segera merealisasikan kebijakan yang lebih berpihak kepada UMKM, sehingga pelaku usaha kecil tidak hanya bertahan tetapi juga mampu berkembang dan naik kelas.
“Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, UMKM bisa menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” tandasnya.
DPRD Kota Palangkaraya, kata Mukarramah, akan terus mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM agar sektor ini benar-benar mendapat perhatian yang layak dari pemerintah daerah.(YS/Adv)
