PALANGKARAYA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Yeni Maria Marselina Kahta, mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi dan mutu pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di desa dan kelurahan dilakukan secara terbuka dan akuntabel, karena di situlah pelayanan kepada masyarakat paling dasar berlangsung,” ucap Yeni Maria dalam keterangannya di Palangka Raya, Selasa (01/04/2025).
Ia menyatakan, pelayanan yang berkualitas harus dibarengi keterbukaan agar masyarakat merasa dilayani secara adil dan profesional. Tanpa transparansi, kata dia, kepercayaan publik sulit terbangun.
“Transparansi bukan hanya soal pelaporan anggaran, tapi juga bagaimana masyarakat tahu dan memahami proses pelayanan, seperti pengurusan administrasi atau akses terhadap bantuan pemerintah,” tegasnya.
Yeni Maria juga mengingatkan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa hak-hak warga desa tidak boleh diabaikan.
Ia menganggap pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya mempercepat pelayanan. Keterbatasan kompetensi, menurutnya, kerap menjadi sumber persoalan.
“Pemerintah daerah harus memberikan pelatihan yang cukup, serta menyediakan perangkat dan sarana pendukung agar pelayanan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Ia menilai, program pembangunan hanya akan berjalan optimal jika pelayanan publik dikelola secara efektif dan terbuka. Kegagalan dalam dua aspek ini akan membuat masyarakat kehilangan manfaat dari program pemerintah.
“Semua pihak harus bekerja sama, baik dari pemerintah, legislatif, maupun masyarakat sendiri untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang sehat,” tandas Yeni. (Red/Adv)
