PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi sistem tata kelola melalui forum Audiensi Penyampaian Atensi Hasil Pengawasan BPKP yang dipimpin Plt Sekretaris Daerah, Leonard S Ampung, Kamis (24/4/2025).
Dalam sambutan mewakili Gubernur, Leonard menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif harus dibangun di atas sistem pengawasan internal yang tangguh dan berkelanjutan, dengan APIP sebagai garda terdepan.
“Oleh karena itu, kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu menjadi perhatian kita bersama untuk selalu melakukan pembenahan internal, salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) internal maupun eksternal,” ujarnya, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, peran pengawasan yang dijalankan APIP menjadi sangat krusial dalam membentuk kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan daerah.
Leonard menekankan bahwa hasil pengawasan selama periode akhir tahun 2024 dan awal 2025 harus dioptimalkan sebagai bahan evaluasi yang akan mendorong peningkatan mutu pelaksanaan program.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah agar dapat mengidentifikasi dan mengendalikan risiko secara proaktif guna memastikan keberhasilan implementasi rencana kerja yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Leonard membeberkan bahwa Pemprov Kalteng berhasil meraih indeks SPIP dan MRI yang masuk dalam kategori terdefinisi, namun aspek dokumentasi evaluasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
“Oleh karena itu, hal ini harus terus dibenahi dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” tandas Leo. (Red/Adv)
