Diskusi Strategis Sawit dan Kawasan Hutan Jadi Fokus Pemerintah dan DAD Kalteng

  • Share

PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dewan Adat Dayak (DAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas peran strategis perkebunan sawit dan kebijakan penertiban kawasan hutan. Acara yang berlangsung di Aula Jayang Tingang ini dibuka Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Kamis (08/05/2025).

Dalam sambutan yang dibacakannya mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran, Edy menjelaskan pentingnya sektor perkebunan sawit bagi perekonomian Kalimantan Tengah dan peran Satgas Penertiban Kawasan Hutan dalam menjaga ketertiban tata ruang.

“Hingga kini, sektor sawit telah menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, baik langsung maupun tidak langsung,” ungkap Edy Pratowo.

BACA JUGA  Bulog Kalteng Targetkan Distribusi Beras Rampung Sepekan

Ia menyatakan bahwa keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan bukan untuk menciptakan ketakutan, melainkan untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya secara legal dan berkelanjutan.

“Saya ingin menekankan, bahwa keberadaan Satgas ini bukan semata-mata untuk menghukum, namun sebagai upaya menciptakan tata kelola yang baik, transparan, dan berkeadilan,” tegasnya.

Wagub mengajak seluruh peserta FGD untuk menjadikan momentum ini sebagai forum mencari solusi praktis yang dapat diterapkan demi kemaslahatan masyarakat adat dan pembangunan daerah.

BACA JUGA  Bangun Iklim Investasi Ramah Pemuda, Pemuda Katolik Lakukan Konsolidasi

“Mari kita jadikan Kalimantan Tengah sebagai contoh keberhasilan pembangunan berbasis Sumber Daya Alam yang inklusif dan berkelanjutan. Kita butuh keberanian bersama untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan kearifan lokal,” serunya.

Ketua Harian DAD Kalteng, Andrie Elia Embang, menyebutkan bahwa hutan dan lahan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat Dayak yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Kami berharap melalui FGD ini akan muncul rekomendasi kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat adat Dayak yang telah lama menjadi penjaga hutan dan lahan di Kalimantan Tengah,” kata Andrie.

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, para akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Damang dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (Red/Adv)

BACA JUGA  Akses Pertanian Jadi Prioritas, Jalan di Bataguh Akan Dibangun dengan Anggaran Rp150 Miliar
Website |  + posts
  • Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *