PALANGKARAYA – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tidak boleh terabaikan dan tetap harus berjalan.
Riska menilai bahwa jalan merupakan penghubung utama berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan dasar. Maka, pemerintah harus menempatkan pembangunan jalan sebagai prioritas, bahkan dalam situasi keterbatasan sekalipun.
“Infrastruktur jalan, terutama yang menghubungkan antarkabupaten dan desa, memegang peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalteng,” ucapnya, Jumat (23/05/2025).
Dirinya mengingatkan bahwa perencanaan anggaran harus berpihak pada kebutuhan masyarakat luas, termasuk menjamin akses jalan bagi masyarakat pedalaman dan pelosok desa.
Ia juga menyebut bahwa jalan rusak akan menghambat mobilitas barang dan jasa, serta membebani masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, Riska mendorong adanya pengawasan publik terhadap proyek-proyek jalan agar pelaksanaannya transparan dan tidak menimbulkan kerugian negara.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi kontrol sosial agar pembangunan berjalan efektif dan sesuai sasaran, apalagi menyangkut penggunaan dana publik.
“DPRD siap berkolaborasi dengan Pemprov Kalteng untuk memastikan pembangunan jalan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandas Riska. (Red/Adv)
