PANGKALAN BUN – OJK Provinsi Kalimantan Tengah mendorong percepatan transformasi kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat dan BPRS melalui kegiatan evaluasi dan pelatihan teknis selama dua hari di Kota Pangkalan Bun.
Langkah ini sebagai bentuk komitmen meningkatkan daya saing sektor keuangan mikro di tengah tantangan ekonomi dan digitalisasi yang berkembang pesat.
“Kita tidak lagi berada di fase mempertanyakan apakah BPR dan BPRS harus berubah—melainkan bagaimana mereka bisa memimpin perubahan itu sendiri,” ujar Primandanu Febriyan Aziz, Selasa (29/07/2025).
Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan perkembangan positif, namun masih dibutuhkan perbaikan pada aspek pelaporan keuangan, tata kelola, dan mitigasi risiko.
Dalam sesi capacity building, peserta mendapatkan materi implementasi SAK EP serta diskusi interaktif mengenai praktik terbaik penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.
Pelaporan keuangan yang tepat bukan hanya bentuk kepatuhan, namun cerminan profesionalisme dan transparansi lembaga keuangan.
Turut hadir perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regional II yang memaparkan pentingnya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan melalui perlindungan simpanan.
LPS menggarisbawahi bahwa manajemen risiko menjadi pilar penting agar BPR/BPRS mampu bertahan di tengah berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar sistem.
Seluruh peserta diharapkan mampu menginternalisasi materi dan mengubahnya menjadi langkah nyata dalam perbaikan kelembagaan dan peningkatan layanan nasabah.
“Transformasi harus dimulai dari niat yang tulus untuk berubah, ditopang dengan strategi yang terukur, serta semangat kolaboratif demi keberlanjutan lembaga,” tandas Primandanu. (Red/OJK Kalteng)
