JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Republik Indonesia menggelar Forum Rektor bertajuk “Kolaborasi Nasional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada Senin (28/7/2025) di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Forum tersebut mempertemukan 39 perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Fokus utamanya adalah memperkuat peran kampus dalam menjawab persoalan lingkungan secara ilmiah.
Menteri KLH/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa arah kebijakan lingkungan nasional tidak bisa lagi ditopang opini semata, melainkan mesti berbasis pada hasil kajian akademik yang terverifikasi.
“Menteri tidak bisa bekerja hanya dengan opini. Setiap keputusan harus ditopang oleh sains. Kampus adalah mesin penggerak dan penguat landasan ilmiah negara,” ujarnya, Senin (28/7/2025).
Ia menambahkan bahwa lebih dari 80% kebijakan KLH/BPLH saat ini berbasis kajian ilmiah. Oleh sebab itu, pemerintah akan merevitalisasi Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) di berbagai kampus sebagai mitra strategis dalam penyusunan kebijakan lingkungan.
Dalam forum tersebut, Rektor Universitas Palangka Raya, Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., menyampaikan Rekomendasi Akademik Seruan Kolaboratif dari Kalimantan, yang menawarkan langkah konkret berbasis sains.
Rekomendasinya antara lain pembentukan Gugus Tugas Kebijakan Sains untuk memberi masukan reguler kepada pemerintah, pembangunan database spasial terpadu, serta pelaksanaan program KKN tematik lintas kampus untuk restorasi dan pengelolaan lingkungan.
Salampak juga menegaskan pentingnya menyatukan data, riset, dan gerakan mahasiswa dalam satu platform kolaboratif agar arah pembangunan tidak bertabrakan dengan aspek ekologis.
Forum ini menjadi cermin keseriusan akademisi untuk mengambil peran dalam menjawab krisis lingkungan yang kian kompleks dan lintas sektoral.
“Kampus harus hadir sebagai garda sains yang membumi,” tandas Salampak. (Red/Adv)
