PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya harus beradaptasi dengan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp253 miliar. Kondisi ini mendorong Pemkot menyiapkan kebijakan efisiensi untuk menjaga stabilitas pelayanan dan pembangunan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan bahwa situasi fiskal ini tidak boleh melemahkan semangat pelayanan publik.
“Kita akan lakukan efisiensi, rasionalisasi belanja operasional, optimalisasi aset pemerintah melalui kerja sama dengan pihak ketiga, serta memperkuat akses pada program bantuan pemerintah pusat,” ungkapnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, efisiensi diarahkan pada belanja operasional agar dana yang dihemat bisa dialokasikan pada program prioritas yang menyentuh masyarakat.
Selain itu, aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal akan dikelola lebih produktif melalui kemitraan dengan sektor swasta.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka sumber pendapatan baru sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Fairid juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat agar bantuan lintas sektor bisa diakses lebih luas.
Menurutnya, koordinasi dengan pusat merupakan jalan strategis untuk menyeimbangkan beban fiskal daerah.
Meski pemangkasan TKD berdampak pada rencana pembangunan, Pemkot tetap menargetkan penyelesaian proyek prioritas.
“Kami pastikan pembangunan tidak berhenti, hanya penyesuaian tempo yang dilakukan,” tandas Fairid. (Red/Adv)
