JAKARTA – Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan nasional dalam memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah. Peluncuran ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inklusi keuangan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“TPAKD merupakan bagian dari RPJMN dan RPJMD yang mendukung program prioritas Asta Cita Presiden,” ujarnya.
Airlangga menyebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penguatan keuangan inklusif.
“Dalam pertemuan dengan Ratu Maxima di Belanda, isu ini menjadi sorotan, menegaskan posisi Indonesia dalam komitmen global terhadap inklusi keuangan,” katanya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan, roadmap baru dirancang untuk memperkuat koordinasi, pendanaan, dan evaluasi program TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
“Langkah ini memastikan setiap daerah dari Sumatera Selatan hingga Maluku Tengah mendapatkan manfaat yang setara,” ujarnya.
Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, berbagai program unggulan telah menjangkau jutaan masyarakat.
“Kredit melawan rentenir, pembiayaan pertanian, Simpanan Pelajar, serta Laku Pandai telah menjadi instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan,” ujarnya.
Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga.
“Sinergitas kebijakan dari pusat hingga daerah menjadi kunci agar rakyat kecil tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku ekonomi,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu juga diumumkan penerima TPAKD Award 2025. Provinsi terbaik diraih oleh Sumatera Selatan, D.I Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota diberikan kepada Langkat, Metro, Surabaya, Sumedang, Banjarmasin, Kapuas Hulu, Maros, Palu, Lombok Timur, dan Maluku Tengah.
Rakornas TPAKD 2025 dihadiri ratusan kepala daerah dan perwakilan kementerian/lembaga, menandai komitmen kuat Pemerintah dalam membangun ekonomi nasional berbasis keuangan inklusif. (Red/OJK)
