JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menegaskan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah dalam forum Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, yang berlangsung belum lama ini di Jakarta.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, yang turut mendampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, mengatakan bahwa pertemuan tersebut sangat strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan aktual pemerintah daerah.
RDP yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan 13 pemerintah daerah ini menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta peningkatan efisiensi dalam penataan manajemen ASN.
“Kami menyambut baik forum ini sebagai langkah kolaboratif dalam membahas isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keikutsertaan Kalimantan Tengah menunjukkan kesiapan kami dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang responsif dan profesional,” ujar Leonard, belum lama ini.
Leonard yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng menekankan perlunya sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah agar reformasi birokrasi dan layanan publik berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia.
RDP ini, menurutnya, bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan kendala di lapangan dan menyusun solusi konkret yang bisa diadopsi dalam kebijakan nasional.
Isu strategis seperti dana transfer dan pengawasan BLUD di sektor kesehatan dan pendidikan turut dibahas dengan cermat karena berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan. Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi kunci bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing,” tandas Leonard. (Red/Adv)
