PALANGKARAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menyampaikan pengarahan kepada jajaran pejabat struktural Pemprov Kalteng dalam upaya menyelaraskan program daerah dengan visi Asta Cita Presiden. Acara ini berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (14/05/2025).
Dalam pidatonya, Agustiar menegaskan bahwa hanya ada satu visi dan misi yang berlaku di lingkungan Pemprov, yakni milik Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini, menurutnya, sudah terintegrasi dengan Asta Cita Presiden yang memberi prioritas kepada pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
“Kita harus bawa Kalteng menjadi provinsi yang berkah, maju, dan bermartabat, dengan mengedepankan nilai-nilai lokal serta mendukung arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Agustiar. Ia menyampaikan hal tersebut Rabu (14/05/2025).
Gubernur juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi delapan program dalam 100 hari kerja. Ia meminta Perangkat Daerah mengarahkan seluruh sumber daya untuk menyukseskan Program Huma Betang dan menyiapkan implementasi kartu sosial pada tahun 2026 mendatang.
“Kartu Huma Betang Sejahtera harus menjangkau masyarakat yang paling rentan. Itu sebabnya verifikasi datanya harus dimulai tahun ini,” katanya menekankan pentingnya ketepatan sasaran.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh elemen pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok, termasuk penanganan karhutla dan banjir lewat sistem deteksi dini.
Lebih lanjut, Agustiar menyebut perlunya penguatan peran media sosial sebagai sarana publikasi kebijakan pemerintah. Ia juga meminta Perangkat Daerah segera merespons setiap temuan dari BPK agar tidak menghambat pembangunan.
Plt. Sekda Leonard S. Ampung menjelaskan bahwa mayoritas program Gubernur periode 2025-2030 telah dilaksanakan. Masa jabatan keduanya akan berakhir 31 Mei 2025, dan saat ini fokus difokuskan pada penyelesaian program strategis dan serapan anggaran.
“Program ini juga menyasar pengangkatan PPPK, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan desa lewat koperasi dan peningkatan pelayanan publik,” tandas Leonard. (Red/Adv)
