PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya terus menjalankan berbagai program strategis untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, salah satunya melalui sektor pendidikan. Salah satu program yang tengah digagas adalah pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Langkai, sebagai langkah konkret meningkatkan akses pendidikan di daerah berkembang.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan bahwa program ini merupakan bagian penting dari arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada pemerataan layanan pendidikan dasar hingga menengah.
“Program strategis dimaksud yaitu pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Fairid kepada awak media, Jumat (4/7/2025).
Fairid menjelaskan bahwa terdapat dua opsi perencanaan yang disiapkan Pemerintah Kota. Opsi pertama adalah langsung membangun unit sekolah baru di atas lahan yang telah disediakan, sementara opsi kedua mengedepankan pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya akses jalan ke lokasi.
Menurut Fairid, untuk Sekolah Rakyat di kawasan Langkai, pihaknya memutuskan memprioritaskan pembangunan akses jalan terlebih dahulu pada tahun ini. Langkah itu penting agar kelak kegiatan pembangunan dan mobilitas masyarakat tidak terkendala.
Lahan seluas lima hektare telah disiapkan untuk kebutuhan pembangunan, dan disebut telah berstatus clean and clear, lengkap dengan dokumen legalitas yang sah. Ini menjadi salah satu syarat mutlak untuk mempercepat proses eksekusi di lapangan.
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya telah mengajukan rencana pembangunan secara terstruktur, dengan memperhatikan legalitas serta kelayakan lokasi berdasarkan kajian teknis dan sosial.
Fairid menekankan pentingnya penguasaan lahan yang tertib, karena akan memberi keleluasaan bagi Pemko dalam menyusun perencanaan fasilitas publik strategis di kawasan yang sedang tumbuh dan berkembang.
Menurutnya, pengembangan wilayah tidak bisa hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam menjaga kesinambungan program secara inklusif.
“Terlepas dari itu pentingnya peran bersama pemerintah, masyarakat, media, dan aparatur dalam menjaga kesinambungan program pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif,” tandas Fairid. (Red/Adv)
