KASONGAN – Defisit Rp1,945 miliar tercatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun 2024. Informasi tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPRD Katingan Tahun Sidang 2025, Rabu (13/8/2025).
Anggota DPRD Katingan, Amirun, menuturkan bahwa defisit timbul karena realisasi belanja mencapai Rp1,587 triliun, sedangkan pendapatan hanya Rp1,585 triliun. “Kendati demikian, masih ada Silpa Rp54,678 miliar yang dapat dipakai pada tahun anggaran berikutnya,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).
Pendapatan daerah 2024 terdiri atas PAD Rp68,168 miliar, transfer dari pemerintah pusat Rp1,456 triliun, transfer antar daerah Rp52,166 miliar, serta pendapatan sah lain Rp8,061 miliar. Sementara penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp56,623 miliar.
Di sisi lain, DPRD menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih merupakan capaian positif, namun tetap memerlukan pembenahan terhadap catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Banggar menekankan perlunya langkah strategis dalam menyusun APBD agar defisit tidak terulang dengan besaran yang signifikan.
Salah satunya adalah dengan menyusun target pendapatan yang realistis dan berbasis kajian mendalam mengenai potensi daerah.
Selain itu, regulasi hibah bagi organisasi sosial maupun keagamaan juga harus diperketat agar proses administrasi berlangsung tertib dan transparan.
Menurut dewan, pembenahan ini akan memberikan dampak positif dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Harapan besar dititipkan agar pengelolaan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat dan tidak terjebak pada program seremonial.
“Harapannya, pengelolaan APBD di tahun mendatang lebih optimal, efisien, dan dapat menjawab kebutuhan prioritas masyarakat,” tandas Amirun. (Red/Adv)
