JAKARTA – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Pusat dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat meluncurkan kampanye nasional bertajuk No Tax for Knowledge yang bertujuan memperjuangkan kebijakan fiskal ramah pengetahuan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan di Kantor PWI Pusat, Jumat (17/10/2025) kemarin.
Delegasi AMSI dipimpin langsung oleh Ketua Umum Wahyu Dhyatmika, didampingi Sekjen Maryadi dan Wenseslaus Manggut. Mereka disambut hangat oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, beserta jajaran pengurus.
Dalam diskusi itu, Wahyu menuturkan bahwa kampanye No Tax for Knowledge muncul dari keprihatinan terhadap kondisi media nasional yang kian berat akibat disrupsi digital dan penurunan pendapatan iklan.
“Pemerintah Indonesia sebenarnya pernah melakukan sejumlah langkah seperti insentif pajak untuk media. Saat pandemi lalu, Kementerian Keuangan memberi keringanan seperti PPh 21 yang ditanggung pemerintah dan potongan pajak kertas,” katanya.
Wahyu menegaskan, sudah saatnya pemerintah mengembalikan dukungan fiskal agar sektor pengetahuan bisa terus bertumbuh dan tidak tergerus oleh dominasi platform global.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menilai kampanye ini sangat relevan dengan kondisi pers nasional yang tengah menghadapi tantangan struktural dan ekonomi.
“Kami di PWI Pusat sepakat dengan kawan-kawan AMSI. Situasi kondisi pers kita memang sedang berat, terhimpit atas, bawah, dan kiri kanan,” ujarnya.
Munir menambahkan, PWI terus berupaya memperkuat media nasional agar tetap independen, profesional, dan mampu memberikan informasi bermutu.
“Kita ingin ekosistem pers dan media kita tumbuh, sehat, serta kuat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, AMSI dan PWI akan menyusun agenda bersama sebelum kampanye No Tax for Knowledge dideklarasikan secara resmi ke publik.
“Langkah ini adalah bentuk gotong royong ekosistem media agar tetap hidup dan berdaya,” tandas Wahyu. (Red/Adv)
