BANTEN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat industri dana pensiun sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat di masa tua.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam kegiatan Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025 yang digelar bersama Kementerian Keuangan di Banten, Kamis (23/10/2025).
Mahendra menekankan pentingnya stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi global.
“OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui penguatan pengawasan, pendalaman pasar keuangan domestik, serta memastikan sektor keuangan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor jasa keuangan terus mengoptimalkan fungsi intermediasi untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, termasuk UMKM dan proyek berkelanjutan.
“Industri dana pensiun memiliki peran strategis menopang ketahanan ekonomi nasional dan memastikan kesejahteraan masyarakat di masa tua,” tambah Mahendra.
Data OJK mencatat hingga Agustus 2025, total aset dana pensiun mencapai Rp1.593,18 triliun, tumbuh 8,72 persen (yoy), dengan jumlah peserta mencapai 29,09 juta orang.
Mahendra juga menyinggung keselarasan kebijakan Indonesia dengan prinsip OECD yang memperkuat arah reformasi sistem pensiun menuju standar global.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menilai IPFS menjadi forum strategis nasional untuk memperkuat ekosistem dana pensiun di Indonesia.
“Pembangunan sistem pensiun bukan hanya menyiapkan masa depan individu, tetapi juga masa depan bangsa yang berketahanan dan sejahtera,” ungkap Ogi.
Dalam kesempatan yang sama, OJK juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan, Pemerintah Australia, dan para pelaku industri dana pensiun.
“Sinergi menjadi kunci agar sistem pensiun kita semakin inklusif dan berkelanjutan,” tandas Mahendra. (Red/Adv)
