PALANGKA RAYA – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2026 menjadi sekitar Rp7,1 triliun menimbulkan perhatian serius dari DPRD Kalteng.
Para legislator mengingatkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kalteng, Tomy Irawan, menegaskan bahwa kondisi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penurunan anggaran ini bukan hanya terjadi di Kalteng, melainkan juga di banyak provinsi lain. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk pasif. Pemda harus lebih inovatif dalam menggali potensi PAD,” katanya baru-baru ini.
Ia menambahkan, tren penurunan APBD sebenarnya sudah terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tetapi menurutnya, target RPJMD tidak dapat dijadikan alasan untuk puas dengan capaian yang ada, melainkan harus dijadikan dasar untuk melahirkan strategi yang lebih kuat.
Tomy menyebutkan, potensi PAD Kalteng cukup besar, mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan aset. Hanya saja, pengawasan dan optimalisasi terhadap sektor-sektor tersebut dinilai masih lemah.
“Jangan hanya menunggu dana pusat. Kita punya banyak sumber PAD, hanya memang belum dikelola maksimal,” tegasnya.
DPRD Kalteng pun mendesak Pemda segera menyusun langkah strategis untuk meminimalisasi dampak penurunan APBD. Dengan begitu, pembangunan daerah tetap berjalan meski anggaran berkurang. (*)
