MUARA TEWEH – Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Tajeri, menyoroti persoalan yang kian meresahkan masyarakat, yakni melonjaknya harga gas elpiji 3 kilogram di pasaran.
Harga gas bersubsidi yang seharusnya membantu masyarakat kecil justru kini dijual hingga Rp50.000 per tabung, jauh melebihi ketetapan pemerintah.
Tajeri mengungkapkan, dari hasil koordinasinya dengan PT Pertamina Kalimantan Tengah, diketahui bahwa pasokan gas elpiji 3 kilogram sebenarnya dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan harga yang terus meroket.
“Pertamina menyampaikan stok selalu tersedia. Jadi kalau harga bisa tembus Rp40.000 bahkan Rp50.000 per tabung, berarti ada persoalan serius di tingkat distribusi. Ini harus diselidiki,” tegas Tajeri, baru-baru ini.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut, di sejumlah wilayah di Kota Muara Teweh, harga eceran rata-rata sudah mencapai lebih dari dua kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah, yakni Rp18.000 per tabung.
“Aturan HET itu sudah jelas dan tertuang dalam keputusan bupati sebelumnya, tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda. Pemerintah daerah harus turun tangan,” ujarnya.
Menurut Tajeri, lonjakan harga gas ini telah menambah beban masyarakat kecil, terutama kalangan rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Gas elpiji 3 kilogram ini adalah hak masyarakat kurang mampu. Kalau mereka harus membeli dengan harga dua kali lipat dari HET, tentu ini sudah tidak adil,” tuturnya.
Tajeri pun mendesak pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang baru, untuk segera melakukan langkah penertiban, baik dengan pengawasan distribusi maupun sidak langsung ke lapangan.
“Kalau dibiarkan, masyarakat akan terus jadi korban permainan oknum yang mencari keuntungan pribadi. Kami di DPRD siap mendorong agar ada tindakan nyata,” tambahnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan melapor bila menemukan penjualan gas elpiji dengan harga tidak wajar.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan subsidi berjalan tepat sasaran.
“Masyarakat menunggu keseriusan pemerintah daerah. Jangan sampai isu ini hanya ramai sesaat tanpa ada solusi,” pungkas Tajeri. (red/adv)
