MUARA TEWEH – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara menggelar evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 sekaligus rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Bappedarida Barito Utara, Rabu (1/10/2025).
Acara ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, Bawaslu, Kesbangpol, Disdukcapil, partai politik, organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga insan pers. Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat proses demokrasi di tingkat daerah.
Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi PPP, Gun Sri Witanto, mengapresiasi langkah KPU yang dinilainya sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
“Evaluasi seperti ini sangat penting. Selain menjadi bahan introspeksi bagi KPU, juga menjadi sarana mempererat koordinasi antarinstansi agar proses demokrasi di Barito Utara semakin baik,” ujar Gun Sri Witanto.
Ia menyoroti pentingnya akurasi data pemilih sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu. Menurutnya, tidak boleh ada warga yang berhak memilih namun tidak terdaftar, begitu pula sebaliknya, data yang tidak valid harus segera dibersihkan.
“Pemutakhiran data pemilih harus melibatkan masyarakat secara aktif. Kami dari DPRD siap mendukung dan mendorong kerja sama antara KPU, Disdukcapil, dan pemerintah desa agar data yang disajikan benar-benar valid,” tegasnya.
Selain itu, Gun Sri juga menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap seluruh tahapan demokrasi, mulai dari sosialisasi, distribusi logistik, hingga validasi data. Ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi menjaga integritas pemilu mendatang.
“Transparansi, partisipasi publik, serta peran media dalam mengawal informasi menjadi kunci utama menjaga kualitas demokrasi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan lagi bagian dari tahapan Pilkada, melainkan bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan demokrasi yang telah berjalan.
“Pilkada 2024 memang sudah selesai, namun tugas kami belum berakhir. Melalui evaluasi ini, kami ingin memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari data pemilih hingga pelaksanaan teknis di lapangan,” ungkapnya.
Siska juga menegaskan bahwa KPU akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat sinergi dan memastikan proses pemilu mendatang berjalan transparan, akurat, dan partisipatif.
“Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, kami juga berharap peran media terus aktif dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, terutama dalam menangkal hoaks menjelang tahapan pemilu berikutnya,” tutupnya.
