PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama pemerintah pusat, TNI, Polri, dan berbagai lembaga terkait memperkuat strategi terpadu darat dan udara untuk mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, pada Kamis (7/8/2025), dipimpin Gubernur sekaligus Komandan Satgas Karhutla Kalteng, Agustiar Sabran.
Rakor dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisal Nurofiq, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Gubernur Agustiar melaporkan bahwa kondisi Karhutla di Kalteng hingga 6 Agustus 2025 relatif terkendali.
Pada tanggal tersebut tercatat lima kejadian, dengan satu titik di Kapuas masih tahap pendinginan dan empat titik di Palangka Raya sudah padam. BMKG memastikan tidak ada sebaran asap di wilayah Kalteng.
Sejak 2023, Satgas Pengendalian Karhutla telah dibentuk. Tahun ini, kekuatan Satgas ditambah menjadi 747 personel, tersebar di 54 kecamatan rawan, dengan dukungan 24 regu posko dan 77 pos lapangan. Status Siaga Darurat Karhutla berlaku sejak 29 Juli hingga 20 Oktober 2025.
Dari sisi udara, BNPB mendukung dengan Operasi Modifikasi Cuaca, dua helikopter patroli, dan satu helikopter waterbombing. Sementara dari darat, tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat terus melakukan patroli serta pemadaman di titik rawan.
Kepala BMKG mengingatkan potensi peningkatan Karhutla pada puncak musim kemarau Agustus ini, sehingga pendekatan darat perlu diperkuat.
Kepala BNPB meminta pengaktifan kembali posko lapangan dalam 2–3 hari ke depan sesuai proyeksi tingkat kemudahan terbakar yang tinggi.
Menteri LHK Hanif Faisal Nurofiq menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap Karhutla.
“Presiden menginstruksikan TNI, Polri, dan pemerintah daerah bersatu padu. Beliau mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam menekan angka Karhutla,” ujarnya.
Rakor ditutup dengan penyerahan simbolis dukungan perlengkapan Satgas dan penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan Kalteng Bebas Asap oleh unsur pemerintah pusat, daerah, dan Forkopimda. (*)
