PALANGKA RAYA – Inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen (y-o-y) dan -0,08 persen (m-t-m).
Angka ini dinilai masih terkendali, salah satunya berkat intervensi pemerintah melalui program Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual, pada Senin (8/9/2025).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) turut mengikuti rakor tersebut melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.
Dalam pemaparannya, Tito menegaskan bahwa peran Bulog dan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan pasokan beras subsidi tepat sasaran, sekaligus menjaga harga pangan tetap terjangkau masyarakat.
“Intervensi harga harus terus diperkuat. GPM dan penyaluran beras SPHP terbukti membantu menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi Agustus 2025 dipengaruhi turunnya harga sejumlah komoditas, antara lain tomat, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Meski begitu, harga cabai merah dan cabai rawit masih menjadi penyumbang kenaikan indeks harga di beberapa daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Yuas Elko menegaskan Pemprov Kalteng akan terus mendorong distribusi beras SPHP dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di berbagai kabupaten/kota.
“SPHP dan GPM harus terus berjalan di Kalteng agar inflasi terkendali sekaligus meringankan beban masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta dinas terkait untuk segera memperbarui data penerima bantuan sosial melalui Dashboard Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran program tepat sasaran. (*)
