PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengajak seluruh pelaku usaha di daerah untuk turut serta secara aktif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kontribusi dunia usaha sangat dibutuhkan demi memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Ajakan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pimpinan BUMD, asosiasi pengusaha, serta pimpinan perusahaan sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan industri bahan bakar kendaraan bermotor, Kamis (12/6/2025).
“Ini bukan hanya sekadar pertemuan koordinasi, tapi menjadi momen penting untuk meneguhkan komitmen bersama. Kita harus lebih serius menggarap potensi PAD yang masih sangat besar,” kata Agustiar.
Ia menyampaikan bahwa banyak sumber pajak yang belum tergarap secara optimal, terutama dari sektor strategis seperti alat berat, air permukaan, bahan bakar kendaraan bermotor, hingga mineral bukan logam dan batuan.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya para pelaku usaha untuk:
- Membayar pajak tepat waktu dan sesuai aturan,
- Menggunakan jasa Bank Pembangunan Daerah (Bank Kalteng) untuk mendukung perputaran ekonomi lokal,
- Mengoperasikan kendaraan berpelat Kalimantan Tengah,
- Merekrut tenaga kerja lokal dan
- Menyalurkan program CSR yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Masih ada persoalan yang harus kita atasi bersama, seperti kendaraan berat perusahaan yang belum menggunakan pelat Kalteng, alat berat yang tidak terdata, hingga peredaran bahan bakar ilegal yang merugikan daerah,” ungkapnya.
Agustiar menekankan bahwa kebijakan fiskal daerah harus berbasis data dan didukung sinergi yang kuat antara provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menilai integrasi data lintas instansi perlu diperkuat untuk mencegah kebocoran penerimaan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan bahwa peningkatan PAD akan menjadi penopang utama dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pelosok.
“Setiap potensi harus dimaksimalkan agar hasilnya benar-benar kembali ke masyarakat. Ini adalah momentum untuk membangun Kalimantan Tengah secara inklusif dan berkeadilan,” ujarnya. (*)
