PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 pada Senin kemarin (16/6/2025), dengan agenda utama pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting.
Dua Raperda yang dibahas meliputi Raperda Inisiatif DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan serta Anggota DPRD, dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menyampaikan bahwa semua fraksi memberikan persetujuan terhadap Raperda RPJMD, meskipun menyertakan sejumlah catatan sebagai masukan konstruktif untuk penyempurnaan dokumen pembangunan daerah tersebut.
“Semua fraksi sepakat dan mendukung RPJMD 2025–2029 yang diajukan oleh Gubernur, tetapi ada beberapa hal yang diminta untuk ditegaskan dan disempurnakan,” jelas Arton usai rapat.
Dalam pemandangan umum fraksi, sejumlah isu strategis mengemuka. Fraksi Partai Golkar menyoroti perlunya perencanaan yang lebih kuat untuk mengatasi penurunan pendapatan daerah, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan SDM dan pelestarian lingkungan.
Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dengan dokumen nasional seperti RPJPN dan RPJMN. Mereka juga menyoroti pemerataan pembangunan antarwilayah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai agenda prioritas.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat memberi perhatian pada belum tercantumnya rencana peningkatan RSUD Doris Sylvanus menjadi rumah sakit kelas A, minimnya strategi pengurangan ketimpangan wilayah di zona timur, serta tantangan rendahnya literasi digital dan penyerapaan tenaga kerja.
Diharapkan, masukan dari masing-masing fraksi dapat diakomodasi dalam pembahasan lebih lanjut, guna memastikan RPJMD menjadi pedoman pembangunan yang responsif, realistis, dan berorientasi pada kemajuan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Rapat tersebut turut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, Staf Ahli Gubernur Yuas Elko, unsur Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (*)
