PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mendorong percepatan transformasi digital, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini kesulitan akses jaringan internet.
Melalui program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni HUMA BETANG, upaya pemerataan akses internet menjadi salah satu agenda utama pembangunan bidang komunikasi dan informasi.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan bahwa penyediaan sarana internet telah dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan teknologi Starlink.
Hingga akhir Juni 2025, 202 perangkat telah aktif, sementara 18 belum aktif dan 149 lainnya masih dalam proses distribusi.
“Internet sudah menjadi kebutuhan dasar dalam pelayanan publik dan pendidikan. Pemerintah berkomitmen agar seluruh wilayah Kalteng bisa terhubung secara digital,” ujar Rangga, dalam rapat bersama Diskominfo kabupaten/kota se-Kalteng pada Selasa (1/7/2025).
Wilayah Blankspot Masih Luas
Dari hasil validasi data per Mei 2025, Diskominfosantik mencatat terdapat 376 desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah yang masuk kategori blankspot belum terjangkau atau mengalami kesulitan sinyal internet.
Sebaran wilayah tersebut meliputi 11 kabupaten dan 1 kota, antara lain:
- Seruyan (55 desa);
- Gunung Mas (50 desa);
- Lamandau (45 desa);
- Murung Raya (44 desa);
- Barito Timur (39 desa);
- Dan lainnya termasuk wilayah Kota Palangka Raya (11 kelurahan).
Langkah yang dilakukan Pemprov Kalteng antara lain memasang perangkat Starlink di kantor desa, serta mengusulkan alokasi tambahan untuk sekolah, Posyandu, dan fasilitas umum lainnya.
Tahapan Program dan Dukungan APBD Perubahan
Program ini dijalankan melalui beberapa tahapan mulai Mei hingga Desember 2025, meliputi pendataan, distribusi, instalasi perangkat, hingga monitoring dan evaluasi pada tahun 2026.
Pemerintah juga telah mengusulkan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 pengadaan tambahan 500 perangkat Starlink guna memperluas cakupan internet di fasilitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalteng.
Namun, menurut Rangga, tantangan di lapangan tetap ada. Beberapa di antaranya yakni medan yang sulit diakses, keterbatasan kendaraan, penolakan dari pihak desa, hingga kekurangan tenaga operator perangkat.
“Kita berharap kerja sama yang baik dari seluruh dinas terkait, agar program ini berjalan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
