BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menekankan pentingnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu kunci percepatan pembangunan di daerah penghasil sumber daya alam (SDA).
Hal ini ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (9/7/2025).
Rakor bertema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah” itu dipimpin langsung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan diikuti sejumlah gubernur dari provinsi penghasil SDA.
“Forum ini sangat penting untuk memperjuangkan agar DBH dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan bisa dibagi secara lebih adil kepada daerah penghasil,” kata Edy.
Ia menjelaskan, selama ini penerimaan negara dari sektor tersebut cukup besar, namun alokasi DBH untuk daerah penghasil masih terbatas. Padahal, DBH sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.
Edy menyebutkan, khusus untuk Kalimantan Tengah, masih ada dana kurang bayar DBH tahun 2023 sekitar Rp625 miliar lebih serta dana rekon 2024 yang belum dicairkan sebesar Rp300 miliar lebih.
“Kalau ini bisa terealisasi, total hampir Rp1 triliun dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan banyak persoalan pembangunan di Kalteng,” ujarnya.
Menurutnya, dana tersebut akan sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. (*)
