PALANGKA RAYA – Gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi pusat perhatian pada Senin (1/9/2025).
Ratusan mahasiswa dan pemuda dari Aliansi September Hitam bersama Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi damai untuk menyuarakan berbagai tuntutan rakyat.
Aksi ini tidak hanya menyoroti isu nasional, tetapi juga menekankan persoalan lokal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Dengan spanduk, poster, dan orasi lantang, para peserta menegaskan bahwa mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya demokrasi.
Dari Aliansi September Hitam, beberapa tuntutan utama yang diangkat adalah:
- Mendesak DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
- Menolak RUU Polri serta mendesak pencabutan UU TNI, mendesak revisi RKUHAP yang dianggap membuka ruang tindakan represif aparat, menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan.
- Mendesak evaluasi ketat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Adapun Cipayung Plus menyoroti kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat Kalteng, di antaranya:
- Mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri.
- Menuntut perda terkait perlindungan buruh, termasuk soal PHK dan upah adil.
- Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Kalteng.
- Mendesak penyelesaian serius sengketa tanah.
- Menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS.
- Membatalkan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat di tingkat nasional.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, hadir menemui massa dan menyampaikan apresiasinya atas aksi damai tersebut.
“Mahasiswa, pemuda serta masyarakat telah memberi contoh bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan tertib, tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban. Ini sebuah langkah maju dalam berdemokrasi,” ucapnya.
Ia menegaskan, DPRD Kalteng akan menindaklanjuti aspirasi itu. “Kami akan teruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Sekretariat DPR RI. Ini bukan sekadar janji, melainkan komitmen,” tambah Arton.
Aksi kemudian ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan resmi dari Aliansi September Hitam dan Cipayung Plus kepada pimpinan DPRD Kalteng sebagai wujud nyata perjuangan kolektif mahasiswa, pemuda, dan masyarakat. (*)
