PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), digelar Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan bagi kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, pada Selasa (9/9/2025).
Workshop tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung.
Dalam arahan Sekda yang disampaikan oleh Staf Ahli, Hamka menegaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan nasional yang wajib diimplementasikan seluruh perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000.
“Perspektif gender harus masuk ke dalam seluruh kebijakan pembangunan, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dengan begitu, pembangunan bisa benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Dirinya juga menekankan pentingnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi.
Menurutnya, data tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan responsif gender.
Selain itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan PUG hanya bisa dicapai melalui kerja sama lintas sektor.
“Tidak ada perangkat daerah yang bisa berjalan sendiri. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan,” ujarnya.
Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Kalteng, Ricko Brilyanu, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pemangku kepentingan terkait integrasi gender ke dalam dokumen kebijakan pembangunan, sekaligus mendorong percepatan pencapaian indikator pembangunan gender.
“Kita ingin memastikan pembangunan benar-benar menghadirkan manfaat setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, dan kelompok rentan,” jelas Ricko.
Ia menambahkan, hasil yang diharapkan dari workshop ini mencakup peningkatan pemahaman peserta, tersusunnya rencana tindak lanjut di setiap kabupaten/kota, serta tumbuhnya komitmen pimpinan daerah terhadap kebijakan responsif gender.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan, kegiatan ini bukan hanya forum berbagi ilmu, tetapi juga momentum untuk meneguhkan komitmen bersama dalam membangun daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)
