PALANGKA RAYA – Potensi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah pada 2026 menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering.
Ia menilai, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini dengan memperkuat strategi fiskal dan memperjelas arah pembangunan daerah.
Freddy menekankan bahwa pemerintah provinsi harus fokus pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menurutnya tidak boleh dikurangi meski APBD berpotensi menurun.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jadi harus tetap diprioritaskan, apapun kondisi fiskal daerah,” jelas Freddy, baru-baru ini.
Politisi senior ini juga mendorong Pemprov Kalteng untuk lebih maksimal memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, DBH merupakan salah satu sumber penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kalau APBD merosot terlalu jauh, tentu akan berdampak pada pelayanan publik. Karena itu Pemprov perlu lebih agresif menjemput DBH dari pusat,” katanya.
Di sisi lain, Freddy menilai kebijakan perpanjangan program pemutihan pajak bisa menjadi momentum meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Ia berharap, melalui kemudahan tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat bisa naik signifikan.
“Dengan pemutihan, kepatuhan diharapkan naik dari 50 persen menjadi 70 persen. Tapi masyarakat juga jangan terlena, karena membayar pajak itu kewajiban bersama demi pembangunan,” tegasnya.
Freddy pun mengingatkan agar Pemprov Kalteng mampu menyeimbangkan kebijakan fiskal dengan keberlanjutan pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga meskipun anggaran daerah mengalami tekanan. (*)
