PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat mendorong Provinsi Kalimantan Tengah agar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, industri, dan konservasi, sekaligus memastikan sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional.
Hal ini mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu kemarin (28/5/2025), yang dihadiri oleh pejabat kementerian terkait sebagai narasumber.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan bahwa RPJMD merupakan alat perencanaan utama kepala daerah dalam mewujudkan janji politik serta pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.
“Pembangunan daerah harus sejalan dengan RPJMN dan RPJPN agar tidak tumpang tindih dan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat. Fokus pada penguatan industri lokal, sektor pangan, dan perikanan harus jadi bagian dari strategi pembangunan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Tri Dewi Virgiyanti, Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan global dan nasional, termasuk perubahan iklim, ketimpangan wilayah, dan tekanan ekonomi internasional.
“Kalimantan tengah diarahkan menjadi bagian penting dari superhub ekonomi Nusantara. Selain menjadi lumbung pangan nasional, wilayah ini juga berperan sebagai pusat konservasi kelas dunia,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya untuk menyusun RPJMD secara partisipatif dan menyeluruh, dengan menjadikan kolaborasi pusat-daerah sebagai kunci keberhasilan.
Harapannya, arah pembangunan ke depan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (*)
