PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga sekitar 45 persen.
Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi jalannya berbagai program pembangunan di daerah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, meminta pemerintah daerah tidak bersikap pasif menghadapi situasi tersebut.
Ia mendorong agar segera diambil langkah-langkah kreatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
“Pemangkasan ini sudah tidak bisa dihindari. Jadi sekarang bagaimana daerah bisa menyesuaikan diri, dengan cara menggunakan anggaran yang ada seefisien mungkin dan mencari sumber pendapatan baru,” ujar Sudarsono di Palangka Raya, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, penurunan TKD harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Salah satunya dengan menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara lebih maksimal, agar ketergantungan terhadap dana pusat bisa dikurangi.
“Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menajamkan program kerja. Kegiatan yang bersifat mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat harus diprioritaskan, sementara kegiatan yang tidak terlalu urgen bisa ditunda,” jelasnya.
Sudarsono menambahkan, beberapa sektor masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD, seperti pajak air permukaan dan pajak kendaraan alat berat.
Ia menilai, selama ini potensi tersebut belum tergarap optimal dan perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
“Kalau potensi itu bisa dimaksimalkan, maka dampak pemangkasan TKD tidak akan terlalu berat bagi daerah,” katanya.
Selain itu, DPRD Kalteng berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan anggaran agar penggunaan dana tetap efektif dan transparan.
“Kami akan pantau bagaimana strategi pemerintah daerah menghadapi kondisi ini. Harapannya, daerah bisa tetap bergerak membangun meskipun dana dari pusat berkurang,” pungkas Sudarsono. (*)
