PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menyoroti rencana pemerintah pusat yang akan memangkas alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026.
Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi memperlambat pembangunan dan menghambat pemerataan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam ini.
“Kami sangat menyayangkan jika pemangkasan TKD itu benar terjadi. Kalteng ini bukan daerah konsumtif, tapi penghasil utama yang turut menopang ekonomi nasional. Pemerintah pusat seharusnya memberi perhatian lebih, bukan malah mengurangi alokasi anggaran,” tegas Junaidi saat ditemui di Palangka Raya, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, Kalteng memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor kehutanan, pertambangan, hingga perkebunan. Karena itu, ia menilai pembagian dana transfer seharusnya dilakukan secara proporsional dan adil.
“Kalau kita bicara keadilan fiskal, daerah penghasil mestinya mendapat porsi yang lebih besar. Ini soal keberimbangan pembangunan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, pengurangan TKD dapat berdampak langsung terhadap berbagai program prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
“Jika transfer berkurang, otomatis ruang fiskal daerah menyempit. Akibatnya, banyak program pembangunan yang akan tertunda atau bahkan batal,” jelasnya.
Untuk itu, Junaidi mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng bersama DPRD agar segera mengambil langkah strategis melalui komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan lembaga terkait.
“Kami minta ada diplomasi anggaran. Pemerintah daerah jangan pasif, harus aktif menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Jangan sampai Kalteng dirugikan dalam kebijakan nasional,” katanya.
Selain memperjuangkan agar pengurangan TKD bisa diminimalisir, Junaidi juga mengingatkan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan pengelolaan sektor unggulan tanpa membebani masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu menggali potensi PAD dari sumber-sumber produktif seperti pariwisata alam, hasil bumi, dan hilirisasi komoditas. Tapi ingat, jangan menambah beban ekonomi rakyat dengan pajak baru,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi dan tekanan harga komoditas global.
“Kebijakan fiskal daerah harus berorientasi pada pemulihan ekonomi rakyat. Jika masyarakat makin terbebani, daya beli turun dan pembangunan pun stagnan,” tuturnya.
Lebih jauh, Junaidi menegaskan bahwa Kalteng memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena peran strategisnya dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan nasional.
“Kalteng ini bukan hanya penghasil devisa, tapi juga penjaga paru-paru dunia. Sudah selayaknya pusat memperlakukan kita secara adil,” ucapnya.
Ia berharap seluruh elemen pemerintah daerah bersatu memperjuangkan kepentingan Kalteng dalam pembahasan kebijakan transfer keuangan 2026.
“Kita harus solid, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ini menyangkut nasib jutaan masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (*)
