PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal ini ditegaskan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat mewakili Gubernur membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Karhutla Tahun 2025, di Aula Jayang Tingang, Kamis (16/10/2025).
Rakor tersebut menjadi tindak lanjut atas berakhirnya Status Siaga Darurat Karhutla di wilayah Kalteng.
Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengendalian Karhutla sepanjang tahun 2025, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi tahun 2026.
Dalam sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa keberhasilan Kalteng mewujudkan kondisi bebas kabut asap tidak lepas dari kerja keras semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Kita patut berbangga atas capaian ini, namun jangan cepat puas. Upaya pengendalian Karhutla harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar tanggapan terhadap keadaan darurat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dari seluruh kabupaten dan kota untuk terus memperkuat kesiapsiagaan melalui penganggaran rutin bagi BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup.
Leonard juga meminta agar lembaga usaha aktif berpartisipasi dengan menyalurkan dana CSR bagi kegiatan pencegahan Karhutla dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga menegaskan kembali pentingnya penerapan kebijakan berbasis kearifan lokal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021.
Pemerintah kabupaten/kota diminta segera menyusun peta lahan bukan gambut sebagai acuan dalam pemberian izin pembukaan lahan dengan cara bakar secara terkendali.
“Penyusunan peta ini harus selesai paling lambat Desember 2025, agar dapat digunakan mulai awal 2026 sebagai pedoman bagi masyarakat, aparat desa, serta satuan tugas di lapangan,” tegas Leonard.
Rakor dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Thomas Nifinluri, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng yang dinilainya telah menjalankan tata kelola pengendalian Karhutla secara sistematis dan konsisten.
“Kalteng berhasil menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian kebakaran hutan,” ungkapnya.
Sementara Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB menilai strategi mitigasi Karhutla di Kalteng sudah berjalan efektif dan menjadi contoh nasional.
“Upaya pencegahan yang dilakukan terbukti mampu menekan jumlah titik api secara signifikan pada tahun 2025,” ujarnya menutup kegiatan. (red/adv)
