PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah menilai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 telah mengarah pada prioritas yang tepat, yaitu memperkuat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kalteng, Armada, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna ke-4 yang membahas nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, belum lama ini.
Menurutnya, kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah daerah sudah sejalan dengan aspirasi masyarakat serta kebutuhan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi.
“Fraksi PAN melihat bahwa arah kebijakan pembangunan tahun depan telah mencakup hal-hal strategis, seperti peningkatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, hingga reformasi birokrasi berbasis digital,” ujar Armada.
Fraksi PAN juga menilai bahwa penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah terus membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan maupun pengawasan penggunaan anggaran daerah.
“Keterbukaan informasi publik harus menjadi komitmen bersama agar masyarakat bisa ikut serta mengawal penggunaan APBD. Dengan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan keuangan daerah akan lebih efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.
Menyoal struktur keuangan daerah, Fraksi PAN mencatat bahwa dalam RAPBD Kalteng Tahun 2026 terdapat proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun lebih, dengan belanja daerah Rp7,3 triliun lebih dan defisit sekitar Rp266 miliar yang ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menurut Armada, kondisi tersebut masih menunjukkan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan realistis.
“Defisit yang ditutup dari SiLPA masih dalam batas aman. Namun, Fraksi PAN mengingatkan agar pengeluaran operasional dikendalikan dengan baik, sementara belanja publik harus lebih diprioritaskan karena berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PAN juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, digitalisasi pajak, dan peningkatan sektor-sektor ekonomi potensial di tingkat daerah.
“Dengan tata kelola anggaran yang baik, transparansi publik, serta fokus pada kepentingan rakyat, kami yakin Kalteng dapat terus tumbuh menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” tutup Armada. (red/adv)
