PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memimpin langsung Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/10/2025).
Rapat ini menjadi langkah penting bagi Pemerintah Provinsi Kalteng dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan menggali potensi sektor pertambangan secara optimal, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
Dalam arahannya, Agustiar menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah, namun harus dikelola dengan tanggung jawab dan disiplin tinggi, terutama dalam hal kewajiban pajak.
“Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan sendiri. Semua pihak harus bersinergi untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Kepatuhan pajak dari perusahaan pertambangan menjadi salah satu kunci utama peningkatan PAD,” ujar Agustiar.
Ia juga menyoroti menurunnya Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dalam delapan bulan terakhir, yang berdampak pada pendapatan daerah.
Untuk itu, ia meminta setiap kepala daerah dan pelaku usaha di sektor pertambangan lebih aktif menggali potensi lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Agustiar mengingatkan perusahaan tambang agar mematuhi berbagai kewajiban pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (berplat KH), Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Selain itu, perusahaan juga diminta membeli bahan bakar melalui Wajib Pungut (WAPU) resmi Kalteng, mengutamakan tenaga kerja lokal, melaksanakan program tanggung jawab sosial (CSR), menggunakan material galian C berizin, membuka rekening di Bank Kalteng, serta melaporkan data alat berat secara rutin.
“Pembangunan daerah tidak hanya tentang fisik seperti jalan dan jembatan, tapi juga menyangkut pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk mengoptimalkan potensi PAD sektor pertambangan serta mengurangi kebocoran pendapatan daerah.
“Melalui kerja sama yang solid dan kolaboratif, kita bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat basis pendapatan daerah,” ucap Leonard.
Ia juga menekankan pentingnya peran BUMD seperti PT Bank Kalteng, PT Jamkrida, dan PT Banama Tingang Makmur untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Rapat tersebut menegaskan komitmen bersama bahwa optimalisasi PAD bukan semata persoalan fiskal, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. (red/adv)
