PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan daerah pada tahun 2026 terletak pada kemampuan pemerintah provinsi menjaga disiplin fiskal dan memperkuat sektor-sektor produktif.
Menurutnya, konsistensi kebijakan fiskal menjadi faktor utama agar berbagai target pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.
“Kebijakan fiskal yang konsisten akan menjadi fondasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan di sektor prioritas,” kata Okki, Selasa (21/10/2025).
Ia menjelaskan, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2026, pemerintah provinsi memproyeksikan sejumlah capaian ambisius.
Salah satunya, pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan mencapai 6 persen, dengan target penurunan angka kemiskinan berada pada kisaran 4,31 hingga 4,89 persen.
Okki menilai target tersebut menunjukkan optimisme pemerintah daerah terhadap potensi ekonomi Kalimantan Tengah.
Namun, optimisme itu perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang realistis, tepat sasaran, dan efisien.
“Pemerintah harus mampu mengelola belanja daerah secara efektif, memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperkuat sektor produktif, seperti pertanian, industri pengolahan, dan usaha kecil menengah (UKM), yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Penguatan sektor tersebut diyakini dapat membantu menjaga ketahanan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.
Selain itu, Okki juga mendorong pemerintah untuk memperluas akses pelatihan kerja berbasis kompetensi dan meningkatkan investasi padat karya guna menekan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan turun menjadi 3,30 persen pada tahun 2026.
“Program-program seperti pelatihan tenaga kerja, peningkatan daya saing UMKM, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus berjalan paralel dengan kebijakan fiskal yang kuat. Itu akan menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Okki juga mengingatkan agar pemerintah daerah tetap memperhatikan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat, terutama terkait arah pembangunan nasional.
“Target daerah harus selaras dengan prioritas pusat. Sinergi ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia berharap, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng dapat bekerja lebih terarah, disiplin, dan berorientasi pada hasil, bukan hanya pada serapan anggaran.
“Kita ingin pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target angka,” tutup Okki. (red/adv)
