PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw, menilai program penanggulangan kemiskinan di daerah masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait pemerataan pembangunan antarwilayah.
Ia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya berfokus pada pengembangan wilayah perkotaan, tetapi juga memperhatikan potensi ekonomi di pedesaan.
“Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah sejak 2021 hingga 2025 masih di kisaran 5 persen lebih. Artinya, belum ada penurunan signifikan meski berbagai program telah dijalankan,” kata Hero, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, kondisi ini menandakan masih ada kesenjangan yang cukup lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Sektor ekonomi di pedesaan, kata Hero, sebenarnya memiliki potensi besar bila didukung oleh kebijakan dan program yang tepat sasaran.
“Kalau hanya fokus membangun di kota besar, masyarakat di pedesaan akan terus tertinggal. Padahal, sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil di desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi jika dikembangkan dengan serius,” ujarnya.
Hero yang duduk di Komisi III DPRD Kalteng ini menjelaskan, pemerintah perlu menyeimbangkan alokasi anggaran dan program pembangunan agar tidak menumpuk di satu wilayah saja.
Dengan demikian, manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai daerah.
Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan juga perlu diiringi dengan peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat.
Melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, masyarakat dapat lebih produktif dan mampu memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar mereka.
“Program pemberdayaan berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas. Jangan hanya menyalurkan bantuan sosial, tapi juga harus menciptakan peluang agar masyarakat bisa mandiri,” tegasnya.
Politikus muda ini juga menilai bahwa target penurunan kemiskinan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2026, yakni 4,31 hingga 4,89 persen, bisa dicapai asalkan pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat secara aktif.
“Peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial harus digerakkan bersama. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kerja kolektif semua pihak,” katanya.
Hero berharap ke depan, Pemerintah Provinsi Kalteng dapat memperkuat komitmen dengan menerapkan evaluasi berkala terhadap setiap program. Hal itu penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Langkah nyata dan berkesinambungan menjadi kunci utama. Jika pemerataan pembangunan terwujud, maka kesejahteraan masyarakat Kalteng bisa meningkat secara menyeluruh,” tutupnya. (*)
