MUARA TEWEH – Sorotan tajam kembali datang dari Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Tajeri, terhadap kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh.
Ia menilai, pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu masih jauh dari harapan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Tajeri menanggapi hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara bersama sejumlah pejabat daerah ke RSUD Muara Teweh.
Menurutnya, langkah sidak tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pelayanan publik, namun perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.
“Saya mengapresiasi sidak yang dilakukan pemerintah daerah. Tapi jangan berhenti di situ. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindak lanjut nyata agar pelayanan kesehatan benar-benar membaik,” ujar Tajeri, Selasa (14/10/2025).
Ia menilai, permasalahan di RSUD bukan hal baru dan sudah sering disuarakannya. Banyak keluhan masyarakat terkait fasilitas maupun pelayanan medis yang belum memadai.
“Dari luar bangunannya megah, tapi di dalamnya banyak yang rusak. AC bocor, toilet kotor, bahkan ada kran air yang tidak berfungsi. Ini rumah sakit kebanggaan kita, tapi kondisinya justru tidak mencerminkan itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tajeri mengungkapkan bahwa pelayanan terhadap pasien juga masih menjadi persoalan utama.
Ia mencontohkan kasus yang pernah dialaminya saat membantu korban kecelakaan lalu lintas.
“Saya pernah mengantar orang yang kecelakaan ke RSUD Muara Teweh, tapi pelayanan awalnya lambat. Setelah saya telepon Direktur, baru semua bergerak cepat. Ini bukan soal siapa yang datang, tapi soal tanggung jawab kemanusiaan. Harusnya, tanpa ditelepon pun mereka langsung sigap,” katanya.
Selain masalah pelayanan, Tajeri juga menyoroti kondisi alat kesehatan (alkes) yang tidak difungsikan secara optimal. Salah satunya adalah alat CT Scan yang menurutnya sudah dalam kondisi rusak meski tergolong baru.
“Alat itu baru tapi tidak pernah digunakan. Sekarang malah rusak. Ini harus jadi perhatian serius, karena nilainya miliaran rupiah. Jangan sampai barang itu cuma baru di luar, tapi komponennya bekas. Pemerintah daerah harus menyelidikinya dengan teliti,” ujarnya.
Tak hanya itu, Tajeri juga menyinggung soal kebijakan parkir di lingkungan RSUD yang dinilai memberatkan masyarakat.
Ia meminta agar biaya parkir dihapuskan demi meringankan beban pengunjung, terutama keluarga pasien.
“Sudah lama saya minta agar parkir di RSUD digratiskan. Kasihan masyarakat, sudah susah karena keluarganya sakit, masih harus bayar parkir. Daerah ini punya banyak potensi pendapatan lain tanpa harus mengambil dari orang yang sedang kesulitan,” tegasnya.
Tajeri menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah.
Ia berharap sidak yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati dapat menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap sistem manajemen dan pelayanan RSUD Muara Teweh.
“RSUD ini milik rakyat, bukan milik pribadi atau kelompok. Saya berharap ada perbaikan menyeluruh agar rumah sakit ini benar-benar bisa menjadi tempat yang memberikan kenyamanan dan harapan bagi masyarakat yang sedang berobat,” pungkasnya. (red/adv)
