PALANGKA RAYA – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, bersama jajarannya menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2025 serta Policy Brief Kolaborasi dan Monitoring Program Lintas Sektoral kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, di Rumah Jabatan Gubernur, Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (20/10/2025).
Laporan tersebut memuat hasil pengawasan strategis terhadap sejumlah sektor pembangunan prioritas, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Selain itu, BPKP juga menyoroti percepatan pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai salah satu upaya memperkuat perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Policy Brief yang disampaikan, BPKP Kalteng mendorong penggunaan sistem aplikasi kolaborasi dan monitoring lintas sektor agar koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) semakin efektif.
Melalui sistem ini, diharapkan pelaksanaan program prioritas dapat diawasi secara terpadu dan transparan untuk menghasilkan kebijakan berbasis data dan capaian nyata.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang didampingi oleh Plt. Sekda, Plt. Inspektur, Kepala Diskominfosantik, dan Kepala BKAD Provinsi, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara Pemprov dan BPKP.
Ia menilai kolaborasi ini penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan program daerah.
“Saya mengapresiasi pendampingan yang terus dilakukan BPKP Kalteng. Sinergi yang kuat ini menjadi kunci agar setiap program strategis berjalan sesuai target dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Agustiar.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat pengawasan tematik, salah satunya pada bidang swasembada pangan yang akan menjadi fokus Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025.
“Kami akan terus berkomitmen mendukung pemerintah daerah melalui pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel,” ucapnya. (red/adv)
