PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng berharap kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui sistem satu pintu dapat menjadi solusi untuk menekan praktik permainan harga yang selama ini dikeluhkan petani sawit.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan kebijakan tersebut memiliki tujuan baik karena pemerintah ingin menciptakan sistem perdagangan komoditas yang lebih tertib dan terkontrol melalui pengawasan BUMN.
Menurut dia, langkah tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada petani dari pengaruh tengkulak maupun spekulan yang berpotensi memengaruhi harga di tingkat lapangan.
“Kalau harga sawit anjlok tentu aturan pusat sangat dibutuhkan, karena memang maunya Presiden Prabowo itu bagus supaya tidak dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak,” ujar Sutik, Selasa (26/5/2026).
Ia mengakui saat ini petani sawit di sejumlah daerah di Kalteng tengah menghadapi tekanan akibat turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS).
Kondisi tersebut juga diperberat dengan kenaikan harga pupuk dan BBM yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi perkebunan.
Meski demikian, Sutik menilai kebijakan ekspor satu pintu perlu dilihat sebagai bagian dari upaya pembenahan tata niaga komoditas nasional dalam jangka panjang.
“Jadi saya sepakat aja program itu. Memang sekarang terasa berat bagi petani karena bersamaan dengan kenaikan pupuk dan kebutuhan lain. Tapi tujuan program ini sebenarnya bagus agar perdagangan sawit lebih tertata,” katanya.
Selain komoditas sawit, pemerintah pusat juga disebut akan menerapkan sistem serupa pada sektor pertambangan.
Menurut Sutik, kebijakan tersebut dapat meningkatkan pengawasan distribusi hasil tambang sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional.
Ia menyatakan seluruh pelaku usaha harus mendukung kebijakan pemerintah demi kepentingan bersama, termasuk dirinya yang juga bergerak di bidang pertambangan.
“Bahkan saya walaupun pengusaha tambang, sekarang tambang tidak boleh keluar saya juga mengikuti. Nanti harus lewat BUMN dan saya rasa itu langkah yang baik,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat, Sutik memastikan DPRD Kalteng akan terus mengawal persoalan harga sawit agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di kalangan petani.
Komisi II DPRD Kalteng berencana melakukan pembahasan lanjutan bersama pihak terkait usai lebaran untuk mencari formulasi terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani sawit di daerah.
“Mudah-mudahan habis lebaran nanti kami rapat lagi supaya ada solusi yang baik dan petani tidak mengalami gejolak,” pungkasnya. (adv)
